Maraknya pemberitaan tentang kekerasan seksual di media online belakangan ini memperlihatkan ketidakresponsifan yang jelas terhadap perspektif gender dan perlindungan korban. Meskipun kasus-kasus tersebut semakin mendapat sorotan publik, banyak media yang masih mengedepankan narasi yang menormalisasi kekerasan atau meremehkan pengalaman traumatis korban. Banyak pula pemberitaan yang fokus pada sisi pelaku, atau bahkan menyalahkan korban, alih-alih memberikan ruang yang aman bagi mereka untuk didengar dan mendapatkan dukungan. Ketidakmampuan media dalam menerapkan standar peliputan yang sensitif terhadap gender ini semakin memperburuk stigma dan memperpanjang penderitaan korban, serta menghambat upaya preventif untuk mengurangi kasus kekerasan seksual di masyarakat.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu prihatin atas maraknya pemberitaan kekerasan seksual di media online yang belum responsif gender dan perlindungan korban. Karena itu, Dewan Pers akan menerbitkan pedoman etik pemberitaan ramah terhadap korban kekerasan seksual pada akhir tahun 2024. “Narasi pemberitaan kekerasan seksual di media online masih banyak melanggar pasal 5 Etika Jurnalistik, dengan mengungkap identitas korban dan berdampak pada perlindungan korban,” ucap Ninik Rahayu saat workshop kompetensi wartawan dalam pemberitaan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pers, di Banjarbaru, pada Rabu, 18 September 2024. Menurut beliau, ada tiga indikator penelitian yang menunjukkan bahwa media online masih belum responsif terhadap gender dan perlindungan korban: diskriminasi, stereotip, dan menyalahkan korban. Penemuan ini sejalan dengan laporan kasus pers yang diajukan ke Dewan Pers selama lima tahun terakhir. Di 2019, Dewan Pers menerima 626 pengaduan pres. Jumlah itu meningkat menjadi 813 laporan perselisihan pada tahun 2023. Meskipun begitu, menurut Ninik, terdapat total 17.966 wartawan yang telah mengikuti uji kompetensi, dengan rincian 10.529 wartawan muda, 3.729 wartawan madya, dan 3.708 wartawan utama.
Topik kekerasan seksual memang memiliki nilai jual tinggi di pasar media, tetapi dalam banyak kasus, pemberitaan tersebut lebih mengedepankan aspek sensasi dan dramatisasi daripada memberi ruang yang aman dan empatik bagi korban. Hal ini sering kali mengarah pada penyebaran narasi yang merugikan, seperti victim-blaming atau eksploitasi trauma, yang justru memperburuk keadaan bagi mereka yang sudah mengalami kekerasan. Ketidakhadiran pendekatan yang sensitif gender dalam peliputan ini memperparah stigma sosial dan menghambat proses pemulihan serta pemberdayaan korban dalam menghadapi trauma yang mereka alami.
Seperti yang disampaikan oleh banyak pihak, termasuk para ahli dan aktivis, fenomena ini mencerminkan ketidakpekaan media terhadap dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh pemberitaan yang tidak bertanggung jawab. Sudah saatnya media mulai mengubah pendekatan mereka dengan mengutamakan peliputan yang lebih sensitif gender, mengedepankan perlindungan korban, dan memberikan edukasi kepada publik tentang dampak psikologis dari kekerasan seksual. Dengan demikian, pemberitaan bisa berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran, serta mendorong perubahan sosial yang lebih positif dan konstruktif.
Media memiliki peran penting dalam edukasi publik. Pemberitaan harus menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang definisi kekerasan seksual, dampaknya terhadap korban, serta cara-cara untuk mencegahnya. Penutupan identitas korban baik melalui penggantian nama, penghilangan foto, maupun penyamaran elemen-elemen yang dapat mengidentifikasi harus menjadi standar dalam pemberitaan. media bisa berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih peduli, lebih peka terhadap isu kekerasan seksual, serta lebih bertanggung jawab dalam cara kita merespons dan menangani masalah.
Penulis : Fadhillah Nursita (Mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah semester 3)
Social Footer